Politik
Runtuhnya Air Mata Anggota DPR Saat Fadli Zon Terus Mempertanyakan Kekerasan Perkosaan Massal 1998
Dengan air mata mengalir di DPR, ketegangan meningkat saat Fadli Zon menantang narasi pemerkosaan massal 1998—apa artinya ini bagi proses penyembuhan?

Saat kita merenungkan sejarah kelam Indonesia, pertemuan DPR pada 2 Juli 2023 menjadi pengingat yang keras akan trauma yang belum terselesaikan terkait pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa pada tahun 1998. Dalam rapat ini, anggota My Esti Wijayati dan Mercy Chriesty Barends secara terbuka mengekspresikan kesedihan emosional mereka, menangis saat mereka menghadapi warisan kelam dari babak gelap ini. Respons hati mereka menegaskan kedalaman rasa sakit yang masih dirasakan oleh para penyintas dan keluarganya, menyoroti kebutuhan mendesak akan pengakuan sejarah.
Keberanian My Esti Wijayati yang menyela Fadli Zon selama diskusi menunjukkan respons emosional mentah yang terus bergema dalam masyarakat kita. Ia mengkritik Zon atas ketid Sensitifannya, menunjukkan bahwa pengalaman pribadi korban seharusnya tidak diabaikan atau diremehkan. Pertanyaan Zon tentang kata “massal” terkait pemerkosaan ini mengungkapkan adanya perpecahan yang mencolok di DPR mengenai pengakuan terhadap penderitaan kolektif ini. Walaupun dia mengakui insiden individu, keengganannya untuk menerima konteks yang lebih luas dari peristiwa ini menunjukkan adanya hambatan besar terhadap proses penyembuhan.
Respons emosional dari anggota DPR perempuan ini menjadi pengingat yang kuat bahwa trauma tahun 1998 bukan hanya catatan sejarah, tetapi kenyataan yang terus berlangsung bagi banyak orang. Para penyintas masih bergulat dengan luka psikologis dari pengalaman mereka, dan keluarga mereka terus memikul beban rasa sakit ini. Bagi kita, sangat penting untuk menghadapi kenyataan ini, karena hanya melalui pengakuan kita dapat mulai membuka jalan menuju rekonsiliasi.
Pertemuan ini juga menyoroti kebutuhan mendesak akan pendekatan penuh empati dalam menangani luka masa lalu. Mengakui rasa sakit di masa lalu bukan sekadar bentuk penghormatan terhadap kenangan; ini adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif. Kita harus mendorong dialog yang menghormati suara mereka yang pernah menderita, membiarkan kisah mereka didengar dan divalidasi.
Ketika kita berjuang untuk kebebasan dan keadilan, kita perlu menghadapi masa lalu secara langsung. Peristiwa 1998 tidak bisa disingkirkan atau disederhanakan menjadi statistik belaka; peristiwa tersebut mewakili kehidupan nyata dan penderitaan mendalam. Dengan terlibat dalam diskusi terbuka dan mengakui respons emosional yang terkait dengan sejarah ini, kita dapat bekerja sama menuju masa depan di mana kekejaman seperti itu tidak dilupakan maupun diulang.
Melalui pengakuan kolektif ini, kita dapat menumbuhkan penyembuhan dan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia.
-
Kriminalitas1 minggu ago
Keluarga Korban KMP Tunu Pratama Jaya Mengadakan Doa di Pelabuhan Ketapang
-
Politik1 minggu ago
Pertanyaan Surat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Istri Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Mengklaim Tidak Memberikan Perintah
-
Lingkungan1 minggu ago
Polisi Gagalkan Penyelundupan 50.000 Benih Lobster di Jalan Tol Cipali
-
Politik7 hari ago
Menteri Yahudi sayap kanan mendesak Perdana Menteri Israel untuk melanjutkan penaklukan Gaza dan mengusir penduduknya
-
Pendidikan1 minggu ago
Kapolresta Banyuwangi Memberikan Beasiswa untuk Anak-Anak Korban KMP Tunu Pratama Hingga Sekolah Menengah Atas
-
Bisnis6 hari ago
Penjatahan Saham IPO untuk CDIA Milik Prajogo Pangestu Dijadwalkan Hari Ini
-
Politik6 hari ago
Roy Suryo Ajukan 85 Pertanyaan tentang Ijazah Jokowi: Saya Tidak Akan Menjawab
-
Kriminalitas5 hari ago
Pengadilan Tinggi Bandung Menyetujui Banding dalam Kasus Korupsi DPRD Kabupaten Bekasi