Ekonomi
Djaka Budi-Bimo Menelepon Prabowo, Menjadi Dirjen Pajak dan Bea Cukai?
Tertarik untuk mengetahui bagaimana pengangkatan Djaka Budi Utama dan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Bea dan Cukai serta Dirjen Pajak akan membentuk masa depan fiskal Indonesia? Temukan implikasinya.
Dalam perubahan signifikan dalam pengelolaan fiskal Indonesia, Letjen TNI Djaka Budi Utama dan Bimo Wijayanto telah ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Direktur Jenderal Pajak yang baru. Pengangkatan ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Mei 2025, selama rapat penting di Istana Kepresidenan. Perpindahan ini menegaskan perlunya reformasi pendapatan yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan integritas fiskal.
Saat kita menavigasi momen penting ini, penting untuk mengenali dampak dari pengangkatan mereka terhadap lanskap ekonomi Indonesia.
Letjen TNI Djaka Budi Utama memasuki peran barunya di bidang Bea Cukai dengan mandat untuk mengembalikan integritas dalam sistem pengumpulan pendapatan. Latar belakangnya sebagai Sekretaris Jenderal Badan Intelijen Negara (BIN) memberinya posisi unik untuk menghadapi tantangan ke depan.
Kita dapat mengharapkan bahwa dia akan memanfaatkan pengalaman luasnya dalam pemerintahan untuk memastikan bahwa operasi Bea Cukai menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Fokus pada integritas kepemimpinan ini sangat penting, terutama di lingkungan di mana korupsi secara historis telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Di sisi lain, Bimo Wijayanto mengambil alih Direktorat Pajak, menggantikan Suryo Utomo. Pengangkatannya datang pada saat efisiensi sistem pajak Indonesia sedang menjadi perhatian.
Kita semua tahu bahwa pengumpulan pajak yang efektif sangat penting untuk pembangunan nasional, dan tugas Bimo adalah meningkatkan akuntabilitas di bidang ini. Bersama dengan Djaka, dia akan menjadi kunci dalam mendorong reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman wajib pajak sekaligus memastikan bahwa pemerintah dapat mengandalkan aliran pendapatan yang kuat.
Kedua pemimpin ini akan bekerja sama secara erat dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan keamanan pendapatan dan memastikan pelaksanaan sistem Coretax secara efektif.
Sistem ini menjanjikan untuk menyederhanakan layanan pajak, menjadikannya lebih ramah pengguna dan efisien. Kita harus mengantisipasi fokus yang diperbarui pada layanan pelanggan dalam administrasi pajak, yang merupakan aspek fundamental dalam membangun kepercayaan publik.