Ekonomi
Saat Soroti QRIS & GPN Menegosiasikan Perdagangan, Inilah Alasannya!
Menggabungkan kepentingan lokal dengan akses global, negosiasi atas QRIS dan GPN bisa mengubah bentuk lanskap pembayaran Indonesia—apa yang dipertaruhkan untuk kedua belah pihak?
Dalam negosiasi perdagangan terbaru, pemerintah AS telah menyampaikan kekhawatiran signifikan mengenai sistem QRIS dan GPN Indonesia, yang mereka anggap sebagai hambatan bagi penyedia pembayaran asing. QRIS, atau Quick Response Code Indonesian Standard, dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk merampingkan transaksi digital. Meskipun menawarkan kemudahan, implikasinya bagi perusahaan internasional cukup mengkhawatirkan. Penyingkiran pemain asing dari proses pembuatan kebijakan menimbulkan pertanyaan tentang persaingan yang adil dan aksesibilitas pasar.
Kita perlu mengakui bahwa sistem yang dirancang untuk kepentingan lokal dapat secara tidak sengaja mengekang inovasi dan mencegah masuknya solusi finansial yang beragam.
Secara bersamaan, GPN, atau Gerbang Pembayaran Nasional, menimbulkan tantangan tersendiri. Dengan mewajibkan transaksi ritel domestik diproses melalui lembaga switching lokal, ini secara efektif membatasi kepemilikan asing dan mewajibkan kemitraan dengan penyedia lokal. Persyaratan ini dapat menciptakan hambatan signifikan bagi perusahaan pembayaran AS yang bersemangat untuk mendirikan pijakan di pasar Indonesia yang dinamis.
Ketika kita menganalisis kerangka kerja ini, jelas bahwa pembatasan yang diberlakukan oleh GPN menciptakan sistem dua tingkat yang mungkin mencegah investasi asing dan menghambat dinamika kompetitif.
Kerangka kerja regulasi yang dibentuk oleh Bank Indonesia, khususnya Peraturan BI No. 21/2019, telah mendapat kritik tajam dari perusahaan pembayaran AS. Mereka berpendapat bahwa regulasi ini tidak hanya membatasi akses tetapi juga membatasi potensi untuk kemajuan teknologi dalam lanskap pembayaran Indonesia. Dengan menciptakan hambatan, kita berisiko mengisolasi Indonesia dari manfaat ekonomi global, di mana kolaborasi dan kompetisi dapat mendorong inovasi.
Selain itu, negosiasi yang sedang berlangsung antara AS dan Indonesia bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran ini, dengan harapan menciptakan lingkungan yang mendorong praktik perdagangan yang adil sambil meningkatkan kerjasama ekonomi. Taruhannya tinggi, karena kedua negara mengakui potensi untuk pertumbuhan bersama.
Jika Indonesia bisa membuka sistem pembayarannya kepada penyedia asing, Indonesia berpotensi mendapatkan manfaat dari kekayaan pengalaman dan teknologi yang bisa meningkatkan ekosistem finansialnya.